ToSoalCPNS.com Soal TWK Soal TWK Hots NKRI (50 Contoh Soal CPNS)

Soal TWK Hots NKRI (50 Contoh Soal CPNS)

TO SOAL CPNS – Soal TWK Hots NKRI (50 Contoh Soal CPNS)

soal--twk-hotsi.jpg

Soal CPNS TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) – dengan topik NKRI ( Negara Kesatuan Republik indonesia) merupakan salah satu bagian dari Tes Kompetensi Dasar yang akan diujikan bagi para peserta seleksi TKD CPNS maupun sekolah kedinasan.

Coba juga Mini Tryout TWK Topik NKRI Beserta Pembahasan – DI SINI

Berikut Contoh Soal TWK HOTS – NKRI dan Pembahasan

Page 1

1. Pancasila merupakan sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara nomor…
A. TAP MPRS No. V/MPRS/1959
B. TAP MPR No. V/MPR/2002
C. TAP MPR No. VI/MPR/2001
D. TAP MPR No. VII/MPR/2002
E. TAP MPRS No. X/MPRS/1960
Pembahasan

1. JAWABAN: C
Pancasila merupakan sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara nomor TAP MPR No. VI/MPR/2001.

2. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil, hal ini berdasarkan…
A. Ketuhanan YME
B. Pancasila dan UUD 1945
C. UUD 1945
D. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
E. Keadilan Sosial
Pembahasan

2. JAWABAN: B
Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea …
A. I dan II
B. II dan III
C. I, II, dan III
D. I, II, III, dan IV
E. II, III, dan IV
Pembahasan

3. JAWABAN: C
Adapun rangkaian makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagaian berikut:
a. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya Negara Indonesia (alinea I, II, dan III Pembukaan).
b. Merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud (alinea IV Pembukaan).

4. Akibat banyaknya penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru, pada awal era Reformasi dalam masyarakat Indonesia berkembang tuntutan Reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa. Tuntutan tersebut antara lain berikut ini, kecuali…
A. Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI
B. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
C. Desentralisasi terpusat antara pusat dan daerah
D. Mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi
E. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
Pembahasan

4. JAWABAN: C
Akibat banyaknya penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru, pada awal era Reformasi dalam masyarakat Indonesia berkembang tuntutan Reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa. Tuntutan tersebut antara lain berikut ini:
a. Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI
b. Amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
c. Penetapan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar
d. Mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi153154
e. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme

5. Interaksi masyarakat yang berorientasi ke atas, sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Gambaran tersebut merupakan etos kebudayaan masyarakat…
A. Elite
B. Birokrat
C. Petani
D. Buruh
E. Tradisional
Pembahasan

5. JAWABAN: B
Interaksi masyarakat yang berorientasi ke atas, sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Gambaran tersebut merupakan etos kebudayaan masyarakat birokrat.

6. Penyelenggaraan pemilu yang pertama kali di Indonesia pada tahun 1955 merupakan salah satu prestasi yang dicapai pada masa…
A. Kabinet Ali Wongso
B. Kabinet Burhanudin Harahap
C. Kabinet Ali II
D. Kabinet Djuanda
E. Kabinet Natsir
Pembahasan

6. JAWABAN: B
Kabinet yang dipimpin oleh Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-24 Maret 1956) berinti pada Masyumi. Keberhasilan yang diraih adalah menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955. Karena terjadi mutasi di beberapa kementerian, maka pada tanggal 3 Maret 1956 Burhanudin Harahap menyerahkan mandatnya.

7. Kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang secara bersama-sama menguasai kursi terbanyak di parlemen disebut dengan kabinet…
A. Partai
B. Koalisi
C. Nasional
D. Parlementer
E. Presidensial
Pembahasan

7. JAWABAN: B
Kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang secara bersama-sama menguasai kursi terbanyak di parlemen disebut dengan kabinet koalisi.

8. Kebijakan pemotongan nilai uang (sanering) yaitu memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya terjadi pada saat Menteri Keuangan dijabat oleh…
A. Wilopo
B. Ali Sastroamidjojo
C. Burhanudin Harahap
D. Syafrudin Prawiranegara
E. Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Pembahasan

8. JAWABAN: D
Kebijakan pemotongan nilai uang (sanering) yaitu memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya terjadi pada saat Menteri Keuangan dijabat oleh Syafrudin Prawiranegara. Peristiwa ini dikenal dengan nama Gunting Syafrudin.

9. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Pertumbuhan ekonomi
2) Inflas
3) Deflas
4) Suku bunga SBI
5) Harga BBM
6) Produksi minyak Indonesia
Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBN ditunjukkan oleh nomor…
A. 1, 2, 4
B. 1, 3, 5
C. 2, 4, 5
D. 3, 5, 6
E. 2, 4, 6
Pembahasan

9. JAWABAN: E
Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBN antara lain sebagai berikut:
a. Pertumbuhan ekonomi
b. Inflas
c. Nilai tukar
d. Suku bunga SBI
e. Harga minyak internasional
f. Produksi minyak Indonesia.

10. Hukum yang ditetapkan oleh negaranegara suatu dalam perjanjian Negara disebut dengan hukum…
A. Hukum Doktrin
B. Hukum Traktat
C. Hukum Undang-undang
D. Hukum Yurisprudensi
E. Hukum Adat
Pembahasan

10. JAWABAN: B
Hukum yang ditetapkan oleh negaranegara suatu dalam perjanjian Negara disebut dengan hukum traktat. Perjanjian ini bisa berkaitan dengan berbagai macam aspek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya aspek ekonomi, sosial, budaya, bahkan peperangan yang nantinya akan disahkan menjadi sebuah hukum oleh DPR. Hukum Traktat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: hukum traktat bilateral (perjanjian antara dua negara) dan hukum traktat multilateral (perjanjian dengan lebih dari dua negara). Perjanjian ini bersifat mengikat antar negara-negara tersebut. Contohnya, perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemerintah Indonesia denang PT Freeport Indonesia.

Page 2

11. Salah satu unsur ketetanggaan adalah…
A. Kesamaan daerah asal
B. Homogenitas masyarakat
C. Tempat tinggal yang berdekatan
D. Mobilitas sosial tinggi
E. Interaksi sosial yang intim
Pembahasan

11. JAWABAN: C
Ketetanggaan adalah satuan sosial yang terdiri atas orang-orang yang tempat tinggalnya berdekatan.

12. Berikut ini yang bukan lembaga negara yang terbentuk berdasarkan pada Keputusan Presiden adalah…
A. Komisi Ombudsman Nasional
B. Dewan Ekonomi Nasional
C. Komisi Hukum Nasional
D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
E. Dewan Buku Nasional
Pembahasan

12. JAWABAN: D
Lembaga negara yang terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden terdiri dari :Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Hukum Nasional, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Permpuan, Komisi Pengawas Kekayaan Penyeleng-gara Negara, Dewan Maritim, Dewan Ekonomi Nasional, Dewan Industri Strategis, Dewan Pengembangan Usaha Nasional, dan Dewan Buku Nasional.


13. Perhatikan tabel berikut ini!

Dalam kebijakan fiskal, ada beberapa pengklasifikasian pajak yang umumnya digunakan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
Hubungan antara pajak langsung dan tidak langsung yang benar ditunjukkan oleh nomor …..
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Pembahasan

13. JAWABAN: B

14. Cinta kepada tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara…
A. Mengurangi impor barang dari luar negeri agar devisa tetap stabil
B. Menggunakan produksi dalam negeri meskipun tidak mampu membelinya
C. Tidak menggunakan produk luar negeri semampunya
D. Mengekspor semua hasil bumi Indonesia dan mengimpor barang dari luar negeri dengan harga lebih murah
E. Tidak melakukan hubungan dengan negara lain dan melakukan proteksi
Pembahasan

14. JAWABAN: A
Cinta kepada tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara mengurangi impor barang dari luar negeri agar devisa tetap stabil.

15. Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan memiliki fungsi mutlak. Berikut ini yang bukan termasuk fungsi mutlak negara kesatuan yaitu …
A. Dilakukannya penertiban untuk mewujudkan kestabilan dan tujuan bersama
B. Menegakkan supremasi hukum melalui lembaga hukum yang ada
C. Membentuk sistem pertahanan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya serangan dari pihak luar dan dalam
D. Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata
E. Membentuk pemerintahan absolut
Pembahasan

15. JAWABAN: E
Fungsi mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
a. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata
b. Menegakkan keadilan dan menciptakan supremacy of law melalui badan-badan peradilannya
c. Melaksanakan penertiban (law and order) sehingga terjadi kestabilan dan mencapai tujuan bersama
d. Pertahanan untuk menjaga kemungkinan timbulnya serangan dari luar dan dalam

16. Pemerintahan dalam arti sempit meliputi…
A. MPR, DPR, Rakyat
B. Presiden, Wakil Presiden, menterimenteri
C. Rakyat dan MPR
D. DPR, DPD, MPR
E. Presiden, MPR, Rakyat
Pembahasan

16. JAWABAN: B
Pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Pemerintahan dalam arti sempit juga dapat disebut lembaga eksekutif yang bertugas melaksanakan undang-undang. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, dan yudikatif secara bersama-sama untuk mencapai tujuan.

17. Kabinet Juanda yang dibentuk pada tanggal 9 April 1957 merupakan Zaken kabinet, yaitu…
A. Kabinet yang beranggotakan partai-partai politik terkuat
B. Kabinet yang beranggotakan orang-orang ahli di bidangnya
C. Kabinet yang keseluruhan anggotanya merupakan petinggi militer
D. Kabinet yang beranggotakan tokoh politik dan militer
E. Kabinet yang mengikutsertakan golongan oposisi
Pembahasan

17. JAWABAN: B
Kabinet Djuanda sering dikatakan sebagai Zaken Kabinet, karena para menterinya merupakan ahli dan pakar di bidangnya masing-masing. Tugas Kabinet Djuanda melanjutkan perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk. Prestasi yang diraih adalah berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Indonesia. Ketetapan ini dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Kabinet ini menjadi demisioner ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

18. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah merupakan tujuan dari…
A. Pembangunan nasional
B. Persatuan Indonesia
C. Wawasan kebangsaan
D. Wawasan nusantara
E. Tujuan nasional
Pembahasan

18. JAWABAN: D
Tujuan wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat in155156donesia yang mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional.

19. Perhatikan ciri-ciri masyarakat berikut ini!
1) Masyarakat industri
2) Nilai prestasi dan universalisme
3) Spesialisasi tinggi
4) Sistem politik demokratis
5) Birokrasi rasional
Ciri-ciri masyarakat di atas merupakan ciri-ciri masyarakat…
A. Tradisional
B. Modern
C. Transisi
D. Heterogentitas
E. Plural
Pembahasan

19. JAWABAN: B
Ciri-ciri masyarakat modern yaitu:
a. Masyarakat industri
b. Nilai prestasi dan universalisme
c. Spesialisasi tinggi
d. Sistem politik demokratis
e. Birokrasi rasional

20. Tahap pembangunan ekonomi di Indonesia terjadi pada rentang tahun…
A. 1945-1968
B. 1950-1965
C. 1969-1994
D. 1995-2000
E. 1998-2020
Pembahasan

20. JAWABAN: C
Tahap Perkembangan Pancasila sebagai dasar negara sebagai berikut:
a. Tahun 1945-1968 merupakan tahap politis dimana orientasi pengembangan Pancasila diarahkan kepada Nation dan Character Building.
b. Tahun 1969-1994 merupakan tahap pembangunan ekonomi yaitu upaya mengisi kemerdekaan melalui program-program ekonomi.
c. Tahun 1995-2020 merupakan tahap repositioning Pancasila atau pengembalian Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Page 3

21. Landasan perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia adalah…
A. Pancasila
B. UUD 1945
C. Propenas
D. Repelita
E. Prolegnas
Pembahasan

21. JAWABAN: C
Landasan perencanaan pembangunan nasional adalah Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (Propenas) yang merupakan arahan dasar untuk pembangunan nasional.

22. Berikut ini yang bukan merupakan ciriciri Hak Asasi Manusia, yaitu…
A. Mutlak
B. Hakiki
C. Universal
D. Tidak dapat dicabut
E. Tidak dapat dibagi
Pembahasan

22. JAWABAN: A
Ciri-ciri Hak Asasi Manusia, yaitu:
a. Hakiki berarti hak asasi adalah hak semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir
b. Universal berarti hak asasi berlaku untuk semua komponen manusia
c. Tidak dapat dicabut berarti hak asasi tidak bisa diserahkan pada pihak lain
d. Tidak dapat dibagi berarti hak asasi adalah hak semua orang tidak terbagi untuk suatu golongan atau status tertentu

23. Upaya pemberantasan KKN harus dilaksanakan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat adalah isi…
A. Ketetapan MPR RI TAP MPR RI No. XXI/1998
B. Ketetapan MPR RI Pasal 1 TAP MPR RI No. VI/1998
C. Ketetapan MPR RI Pasal 2 TAP MPR RI No. IX/1998
D. Ketetapan MPR RI Pasal 3 TAP MPR RI No. XX/1998
E. Ketetapan MPR RI Pasal 4 TAP MPR RI No. XI/1998
Pembahasan

23. JAWABAN: E
Upaya pemberantasan KKN harus dilaksanakan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat adalah isi Ketetapan MPR RI Pasal 4 TAP MPR RI No. XI/1998.

24. Proklamasi memiliki dua macam makna sebagai berikut, yaitu…
A. Pernyataan bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri, maupun kepada dunia luar, bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut.
B. Bagian pertama Proklamasi mendapatkan penegasan dan penjelasan pada bagian pertama sampai ketiga Pembukaan UUD 1945 dan bagian kedua proklamasi, yaitu suatu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV.
C. Pernyataan bangsa Indonesia ba ik kepada diri sendiri, maupun kepada dunia luar, bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan bagian kedua proklamasi, yaitu suatu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Panca sila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alina IV.
D. Bagian pertama Proklamasi merupakan tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut dan Bagian kedua Proklamasi mendapatkan penegasan dan penjelasan pada bagian pertama sampai ketiga Pembukaan UUD 1945.
E. Pernyataan bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri, maupun kepada dunia luar, bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan Bagian kedua Proklamasi merupakan penegasan dan penjelasan pada bagian pertama sampai ketiga Pembukaan UUD 1945.
Pembahasan

24. JAWABAN: A
Proklamasi memiliki dua macam makna sebagai berikut:
a. Pernyataan bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri, maupun kepada dunia luar, bahwa bangsa Indonesia telah merdeka
b. Tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut.

25. Penegasan kembali Landasan Pokok Luar Negeri Republik Indonesia pada masa Orde Baru berdasarkan pada…
A. TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
B. TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968
C. TAP MPRS No. XII/MPRS/1966
D. TAP MPRS No. XLVI/MPRS/1966
E. TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966
Pembahasan

25. JAWABAN: C
Penegasan kembali Landasan Pokok Luar Negeri Republik Indonesia pada masa Orde Baru berdasarkan pada TAP MPRS No. XII/MPRS/1966.

26. Pelaksanaan Pemilu secara langsung di Indonesia dilaksanakan sejak pemilu tahun ….
A. 1955
B. 1987
C. 1999
D. 2004
E. 2009
Pembahasan

26. JAWABAN: D
Pemilihan Umum Indonesia 2004 adalah pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung, dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari Pemilu sebelumnya. Pada pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden (sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui Presiden). Selain itu, pada Pemilu ini pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah (seperti Pemilu 1999) — pada pemilu ini, yang dipilih adalah pasangan calon (pasangan calon presiden dan wakil presiden), bukan calon presiden dan calon wakil presiden secara terpisah.

27. Sistem ekonomi Gerakan Benteng yang diusulkan Sumitro dalam masa Kabinet Natsir yang menganjurkan pembangunan ekonomi baru dengan cara…
A. Mengubah ekonomi liberal menjadi ekonomi sosial
B. Mengubah ekonomi liberal menjadi ekonomi campuran
C. Mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional
D. Menumbuhkan perkembangan ekonomi swasta
E. Menata ekonomi Indonesia ke arah yang baru
Pembahasan

27. JAWABAN: C
Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Djojohadikusumo (Menteri Perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya adalah: Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

28. Kurikulum sekolah, selain yang berlaku secara nasional terdapat pula kurikulum yang disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi daerah, yang disebut dengan…
A. Kurikulum daerah
B. Kurikulum terpadu
C. Muatan lokal
D. Unsur daerah
E. Unsur terpadu
Pembahasan

28. JAWABAN: C
Kurikulum sekolah, selain yang berlaku secara nasional terdapat pula kurikulum yang yang disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi daerah, yang disebut dengan muatan lokal.

29. Penurunan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang dollar belakangan ini karena adanya mekanisme pasar, berarti rupiah mengalami…
A. Depresiasi
B. Deflas
C. Deviasi
D. Fluktuasi
E. Apresiasi
Pembahasan

29. JAWABAN: A
Penurunan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang dollar belakangan ini karena adanya mekanisme pasar, berarti rupiah mengalami depresiasi.

30. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Seimbang dan harmonis
2) Manfaat
3) Kepercayaan diri
4) Praktis
5) Fleksibel
Yang merupakan asas pembangunan nasional adalah…
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 4 dan 5
E. 1 dan 5
Pembahasan

30. JAWABAN: B
Asas pembangunan nasional meliputi:
a. Demokrasi yaitu menyelesaikan segala sesuatunya dengan musyawarah mufakat
b. Peri kemanusiaan dan keseimbangan yaitu keseimbangan dalam segala aspek kehidupan meliputi segala kepentingan
c. Usaha bersama dan kekeluargaan meliputi segala sesuatu yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat secara gotong royong dan semangat kekeluargaan
d. Adil dan merata yaitu seluruh bangsa Indonesia menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata
e. Manfaat yaitu bahwa seluruh hasil pembangunan dimaksudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia
f. Kepercayaan diri yaitu pembangunan harus dilakukan dengan kemampuan dan kekuatan diri sendiri dan berpedoman pada kepribadian bangsa
g. Kesadaran hukum yaitu bahwasanya pembangunan nasional harus didasarkan pada pada ketaatan hukum setiap warga dan adanya pengakuan hukum serta ditegakkkannya supremasi hukum

Page 4

31. TAP MPR RI No. VI/2000 membahas tentang…
A. Standar Nasional Pendidikan
B. Pemilu Legislatif DPR, DPD, dan MPR
C. Pemisahan TNI dan Kepolisian
D. Sistem Pendidikan Nasional
E. Mahkamah Konstitusi
Pembahasan

31. JAWABAN: C
TAP MPR RI No. VI/2000 membahas tentang pemisahan TNI dan Kepolisian RI.

32. Negara dipandang sebagai organisasi yang berhak mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sementara manusia sebagai penghuninya tidak dapat berbuat semaunya sendiri merupakan pengertian negara sebagai…
A. Organisasi Kekuasaan
B. Organisasi Politik
C. Organisasi Kesusilaan
D. Organisasi Kemanusiaan
E. Integrasi antara Pemerintah dan Rakyat
Pembahasan

32. JAWABAN: CNegara dipandang sebagai organisasi yang berhak mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sementara manusia sebagai penghuninya tidak dapat berbuat semaunya sendiri merupakan pengertian negara sebagai organisasi kesusilaan.

33. Aspirasi negara-negara Selatan untuk dapat berdialog dengan negara maju (utara) disalurkan melalui…
A. GF
B. GNB
C. MEE
D. APEC
E. ASEAN
Pembahasan

33. JAWABAN: B
Aspirasi negara-negara Selatan untuk dapat berdialog dengan negara maju (utara) disalurkan melalui Gerakan Non Blok.

34. Berikut ini yang bukan termasuk daerah bagian Waktu Indonesia Tengah (WITA) adalah…
A. Kalimantan Tengah
B. Nusa Tenggara
C. Jawa Timur
D. Bali
E. Kalimantan Timur
Pembahasan

34. JAWABAN: C
Waktu Indonesia Bagian Tengah meliputi, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Pulau Sulawesi.

35. Jumlah provinsi di Indonesia saat ini adalah… provinsi.
A. 33
B. 34
C. 35
D. 36
E. 37
Pembahasan

35. JAWABAN: C
Jumlah provinsi di Indonesia saat ini adalah 35 provinsi.

36. Perilaku demokratis diharapkan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, ber bangsa, dan bernegara seperti dewasa ini. Pengertian sikap demokratis ini secara sederhana adalah…
A. Menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi
B. Memutuskan hasil rapat berdasarkan kepentingan pribadi
C. Mendengar dan menerima pendapat orang berdasarkan latar belakangnya
D. Mendesak orang lain agar menerima pendapat dan keinginannya
E. Menerima pendapat orang lain dengan tanpa pertimbangan
Pembahasan

36. JAWABAN: A
Perilaku demokratis diharapkan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti dewasa ini. Pengertian sikap demokratis ini secara sederhana adalah menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi.

37. Berikut ini merupakan hasil ratifiasi konvensi Internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia paska Reformasi, kecuali…
A. Pengesahan Konvensi yang Menen tang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia
B. Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi
C. Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Peker jaan Terburuk Untuk Anak
D. Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
E. Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pegawai Negeri
Pembahasan

37. JAWABAN: E
Berikut ini merupakan hasil ratifiasi konvensi Internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia paska Reformasi, antara lain: Pilihan jawaban A, Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (UU No. 5 Th. 1998) Pilihan Jawaban B, Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi (UU No. 83 Th. 1998) Pilihan Jawaban C, Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan BentukBentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (UU No. 1 Th. 2000 tentang Pengesahan II Konvensi No. 183) Pilihan Jawaban D, Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (UU No. 20 Th. 1999)

38. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian dari…
A. Daerah otonom
B. Otonomi daerah
C. Masyarakat
D. Penduduk
E. Wilayah geografi
Pembahasan

38. JAWABAN: A
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian dari daerah otonom.

39. Salah satu fungsi negara, yaitu negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera termasuk dalam fungsi…
A. Fungsi pertahanan dan keamanan
B. Fungsi keadilan
C. Fungsi pengaturan dan keadilan
D. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran
E. Fungsi kekuasaan
Pembahasan

39. JAWABAN: D
Salah satu fungsi negara, yaitu negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkat-kan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera termasuk dalam fungsi kesejahteraan dan kemakmuran.

40. Tujuan utama Jepang mengobarkan Perang Pasifik adalah
A. Ingin menggantikan kedudukan Bangsa Barat di Asia
B. Membantu Jerman memenangkan perang di kawasan Eropa
C. Membantu negara-negara Asia agar lepas dari penjajahan
D. Balas dendam terhadap Amerika Serikat
E. Menunjukkan kepada dunia bahwa Jepang adalah negara besar
Pembahasan

40. JAWABAN: A
Tujuannya adalah menduduki negaranegara di kawasan Asia Timur dengan dalih untuk menciptakan kemakmuran bersama dan ingin menggantikan kedudukan bangsa Barat di Asia. Pasukan Jepang dengan mudah memasuki kawasan Asia Tenggara, diantaranya negara Vietman, Thailand, Myanmar, Malaysia, Filipina, dan Indonesia.

Page 5

41. Presiden Indonesia yang langsung menjadi ketua delegasi dalam KTT GNB ke-10 di Kota Jakarta adalah…
A. Megawati
B. Gusdur
C. Habibie
D. Soekarno
E. Soeharto
Pembahasan

41. JAWABAN: E
KTT X diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada bulan September 1992, dipimpin oleh Soeharto. KTT ini dihadiri oleh lebih dari 140 delegasi, 64 Kepala Negara. KTT ini menghasilkan “Pesan Jakarta” yang mengungkapkan sikap GNB tentang berbagai masalah, seperti hak asasi manusia, demokrasi dan kerjasama utara selatan dalam era paska perang dingin.

42. Sistem pemerintahan dimana peran Presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan Presiden dibatasi oleh konstitusi disebut dengan sistem pemerintahan…
A. Monarki absolut
B. Monarki konstitusional
C. Republik parlementer
D. Republik konstitusional
E. Republik absolut
Pembahasan

42. JAWABAN: D
Sistem pemerintahan dimana peran Presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan Presiden dibatasi oleh konstitusi disebut dengan sistem pemerintahan republik konstitusional.

43. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Hak otonom negara bagiannya merupakan hak asli
2) Hak otonom daerahnya diperoleh dari pemerintah pusat
3) Daerah bagiannya berstatus Negara
4) Daerah bagiannya berstatus daerah otonom
5) Wewenang membuat UUD hanya di tangan pemerintah pusat
6) Wewenang membuat UUD ada di tangan pemerintah federal dan dari masing-masing negara bagian
Yang merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan negara serikat adalah nomor…
A. 1 dan 2
B. 2 dan 5
C. 3 dan 4
D. 1 dan 5
E. 3 dan 6
Pembahasan

43. JAWABAN: E
Ciri-ciri sistem pemerintahan negara serikat antara lain:
a. Hak otonom negara bagiannya merupakan hak asli
b. Daerah bagiannya disebut negara
c. Negara bagian memiliki wewenang membuat UU
d. Wewenang membuat UUD ada pada pemerintah federal dan masing-masing negara bagian
e. Kekuasaan pemerintah federal berasal dari masing-masing negara bagian
f. Negara bagian memiliki kekuasaan mengatur rumah tangga daerahnya relatif luas

44. Di bawah ini merupakan contoh sistem pemerintahan klasik menurut Aristoteles, kecuali…
A. Monarki
B. Tirani
C. Aristokrasi
D. Oligarki
E. Okhlokrasi
Pembahasan

44. JAWABAN: E
Sistem pemerintahan klasik menurut Aristoteles, yaitu:
a. Monarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dibentuk oleh satu orang demi kepentigan umum, sifat pemerintahan ini baik dan ideal.
b. Tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang dibentuk oleh saru orang demi kepentingan pribadi, bentuk pemerintahan ini buruk dan kemerosotan.
c. Aristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendikiawan demi kepentingan kelompoknya. Bentuk pemerintahan ini merupakan pemerosotan dan buruk.
d. Politea, yaitu bentuk pemerintahan yang dianggap oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum. Bentuk pemerintahan ini baik dan ideal.
e. Demokrasi, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagina orang. Bentuk pemerintahan ini kurang baik dan merupakan pemerosotan.

45. Alat negara yang bertugas untuk melindungi, mempertahankan, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara adalah …
A. ABRI
B. TNI
C. POLRI
D. Rakyat
E. Pemerintah
Pembahasan

45. JAWABAN: B
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 30 ayat 3 yang berbunyi: Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Jadi, alat negara yang bertugas untuk melindungi, mempertahankan, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara adalah TNI.

46. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas.
2) Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3) Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
4) DPR memiliki kekuasaan mengawasi presiden secara tidak langsung.
5) Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
Yang termasuk pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia setelah diamendemen adalah ….
A. 1, 2, 3, dan 4
B. 1, 2, 3, dan 5
C. 1, 3, 4, dan 5
D. 2, 3, 4, dan 5
E. Semua pernyataan benar
Pembahasan

46. JAWABAN: B
Pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia setelah diamandemen antara lain:
a. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
b. Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
c. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
d. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
e. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
f. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
g. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan me

47. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi negara adalah…
A. Fungsi pertahanan dan keamanan
B. Fungsi kesusilaan
C. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran
D. Fungsi keadilan
E. Fungsi pengaturan dan keadilan
Pembahasan

47. JAWABAN: B
Fungsi negara antara lain:
a. Fungsi pertahanan dan keamanan
b. Fungsi keadilan
c. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran
d. Fungsi pengaturan dan keadilan

48. Negara bekas jajahan negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I, diletakkan dalam pemerintahan mandat dari negara-negara yang menang perang di bawah pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa meru pakan bentuk kenegaraan yang disebut dengan bentuk kenegaraan…
A. Konfederasi
B. Perwalian
C. Koloni
D. Mandat
E. Dominion
Pembahasan

48. JAWABAN: D
Negara bekas jajahan negara–negara yang kalah dalam Perang Dunia I, yang diletakkan dalam pemerintahan man-dat dari negara–negara yang menang perang di bawah pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa–Bangsa merupakan bentuk kenegaraan yang disebut dengan bentuk kenegaraan mandat.

49. Berikut ini yang bukan termasuk risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh Program Jamsostek terbatas pada perlindungan…
A. Hamil
B. Bersalin
C. Cacat
D. Kebakaran
E. Hari tua
Pembahasan

49. JAWABAN: D
Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh Program Jamsostek terbatas pada perlindungan atas: peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua, dan meninggal dunia.

50. Program BPJS yang diikuti peserta dari sektor nonformal seperti pedagang, petani dan orang-orang yang punya usaha sendiri. Iurannya ditanggung sendiri dan ditetapkan berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan bagian program BPJS Kesehatan yang disebut dengan…
A. Jaminan Hari Tua
B. Jaminan Kecelakaan Kerja
C. Jaminan Kematian
D. BPJS umum
E. Bukan Penerima Upah
Pembahasan

50. JAWABAN: E
Program BPJS yang diikuti peserta dari sektor non formal seperti pedagang, petani dan orang-orang yang punya usaha sendiri. Iurannya ditanggung sendiri dan ditetapkan berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan bagian program BPJS Kesehatan yang disebut dengan Bukan Penerima Upah.

Demikian “Soal TWK Hots NKRI (50 Contoh Soal CPNS)”.
Selamat belajar dan semoga bermanfaat.

Baca juga  35 Contoh Soal CPNS TWK Bagian 05
0 Likes

Author: ADMIN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

3 Comment

  1. Assalamualaikum, permisi kak. Sebelumnya terimakasih banyak telah buat contoh soal ini. Benar-benar membantu untuk latihan soal lomba LCC Pancasila. Namun, izin bertanya kak kenapa pertanyaan tidak bisa di next ya, kak? Atau memang tidak bisa? Terimakasih kak