ToSoalCPNS.com Soal TWK Soal TWK Hots UUD 1945 dan Tata Perundang-undangan RI

Soal TWK Hots UUD 1945 dan Tata Perundang-undangan RI

TO SOAL CPNS – Soal TWK Hots UUD 1945 dan Tata Perundang-undangan RI

soal-cpns-twk-hots-uud-1945
Soal CPNS TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) – dengan topik Soal TWK Hots UUD 1945 dan Tata Perundang-undangan RI merupakan salah satu bagian dari Tes Kompetensi Dasar yang akan diujikan bagi para peserta seleksi TKD CPNS maupun sekolah kedinasan.

Berikut Contoh Soal TWK HOTS – Soal TWK Hots UUD 1945 dan Tata Perundang-undangan RI dan Pembahasan

Page 1

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 berisi tentang….
A. Dewan Perwakilan Rakyat berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
B. Hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan
C. Hak asasi kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia
D. Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar
E. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
Pembahasan

1. JAWABAN: B
AUndang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 berisi tentang Hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan.

2. Hasil perubahan UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal….
A. Pasal 24B dan 24C
B. Pasal 24C dan 24D
C. Pasal 24D dan 24E
D. Pasal 24E dan 24F
E. Pasal 24F dan 24G
Pembahasan

2. JAWABAN: A
Hasil perubahan UUD 1945 ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal 24B dan 24C.

3. Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia, merupakan kandungan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-….
A. I
B. II
C. III
D. IV
E. Semua salah
Pembahasan

3. JAWABAN: A
Bunyi pembukaan UUD 1945 alinea I, yaitu: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan dasar persatuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Arti/Kandungan : Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung pengertian bahwa negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Jadi, kandungan dalam pokok pikiran I (Pertama) adalah negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia. Dengan demikian, pokok pikiran pertama merupakan penjelmaan sila ketiga Pancasila.

4. Kandungan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-3 adalah….
A. Negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya.
B. Menunjukkan konsekuensi logis bahwa undang-undang dasar harus mengundang isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
C. Keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.
D. Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia.
E. Sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar haruslah ber dasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwa kilan. Pokok pikiran ketiga adalah penjelmaan sila keempat Pancasila.
Pembahasan

4. JAWABAN: E
Bunyi pembukaan UUD 1945 alinea III, yaitu: “Negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”. Arti/Kandungan : Hal ini menyatakan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ketiga adalah penjelmaan sila keempat Pancasila.

5. Fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan UUD 1945 alinea ke-….
A. I
B. II
C. III
D. IV
E. Semua salah
Pembahasan

5. JAWABAN: D
Fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hirarki dan piramida dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan UUD 1945 alinea keempat.16

6. Amandemen UUD 1945 yang ketiga dilakukan pada tanggal….
A. 9 September 2001
B. 9 Oktober 2001
C. 9 November 2001
D. 9 Desember 2001
E. 10 Desember 2001
Pembahasan

16. JAWABAN: C
Amandemen UUD 1945 yang ketiga dilakukan pada tanggal 9 November 2001.

7. Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempuyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut ini, kecuali….
A. Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada.
B. Yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara.
C. Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.
D. Ditetapkannya dasar kerokhanian negara (dasar filsaft Negara Pancasila).
E. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya NKRI
Pembahasan

7. JAWABAN: E
Bagian keempat ,Pembukaan UUD 1945 mempuyai hubungan yang bersifat kausal organis ‘dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut ini:
a. Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada.
b. Yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara.
c. Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.
d. Ditetapkannya dasar kerokhanian negara (dasar filsaft Negara Pancasila).

8. Adapun dasar pemikiran dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain sebagai berikut ini, kecuali….
A. Karena kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR maka tidak terjadi checks and balances pada lembagalembaga kenegaraan.
B. Sistem yang dianut UndangUndang Dasar 1945 adalah dominan eksekutif (executife heavy), yakni kekuasaan dominan di tangan presiden.
C. Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan agar sudah didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supermasi hukum pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan otonomi daerah.
D. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir).
E. Undang-Undang Dasar 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.
Pembahasan

8. JAWABAN: C
Adapun dasar pemikiran dilakukan perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain sebagai berikut ini:
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membentuk struktur kenegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi ditangan MPR sehingga sistem checks and balances pada lembaga – lembaga kenegaraan tidak terjadi.
b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Sistem yang dianut Undang – Undang Dasar 1945 adalah dominan eksekutif (executife heavy), yakni kekuasaan dominan di tangan presiden.
c. Undang – Undang Dasar 1945 mengandung pasal –pasal yang terlalu “ luwes” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir).
d. Undang – Undang Dasar 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Preesiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.
e. Rumusan Undang- Undang Dasar

9. Berikut ini yang bukan merupakan konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang yang adalah….
A. Urgensi dan tujuan penyusunan
B. Sasaran yang ingin diwujudkan
C. Pokok pikiran
D. Jangkauan serta arah pengaturan
E. Subjek yang akan diatur
Pembahasan

9. JAWABAN: E
Konsepsi pengaturan RUU meliputi:
a. Urgensi dan tujuan penyusunan
b. Sasaran yang ingin diwujudkan
c. Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur
d. Jangkauan serta arah pengaturan

10. Dalam tata aturan perundang-undangan RI, UUD 1945 menempati posisi tertinggi sedangkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah adalah….
A. Perpu
B. Perda
C. Perpres
D. Peraturan Pemerintah
E. Hukum adat
Pembahasan

10. JAWABAN: B
Tata urutan peraturan perundangundangan pertama kali diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbaharui dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan terakhir diatur dengan Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam Pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan yaitu adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
c. Peraturan Pemerintah,
d. Peraturan Presiden,
e. Peraturan Daerah. Peraturan Daerah meliputi : Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur; Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/ Walikota; Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lai

Page 2

11. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut ini, kecuali….
A. Bersifat mengikat
B. DPR sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia.
C. Dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman
D. Aturan yang ada dilaksanakan secara konstitusional.
E. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi.
Pembahasan

11. JAWABAN: A
Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut ini: Oleh karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara. Sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman,serta memuat hak-hak asasi manusia. Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945,dalam tertib hukum Indonesia,merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Disamping itu, juga sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia.

12. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!
1) Mengatur lambang negara
2) Berlaku tidak sempurna
3) Adanya perlindungan HAM
4) Berlaku untuk umum
5) Mengatur perubahan UUD 1945 itu sendiri
Manakah yang merupakan jenis-jenis penilaian terhadap UUD 1945?
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 2 dan 4
E. 3 dan 5
Pembahasan

12. JAWABAN: D
Jenis-jenis penilaian terhadap UUD 1945:
a. Normatif yaitu penilaian UUD 1945 berlaku secara pengenalan hukum
b. Nominal yaitu penilaian terhadap UUD 1945 berlaku tidak sempurna
c. Semantic yaitu penilaian terhadap UUD 1945 berlaku untuk umum

13. Berikut ini yang merupakan tujuan diadakannya amendemen UUD 1945 adalah….
A. Untuk mengembalikan UUD 1945 yang menjiwai konstitusionisme, menjaga prinsip-prinsip liberalisme, serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
B. Untuk memperbaharui aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara dan negara hukum.
C. Menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik
D. Menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa jika mendesak.
E. Mempertegas sistem pemerintahan parlementer.
Pembahasan

13. JAWABAN: CTujuan diadakannya amandemen UUD 1945 adalah:
a. Untuk mengembalikan UUD 1945 berderajat tinggi (supreme constitution), menjiwai konstitusionisme, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara an negara hukum.
c. Menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik
d. Menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.
e. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

14. Berikut ini merupakan perubahan yang penting hasil amandemen pertama UUD 1945, kecuali….
A. Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Diubah menjadi: Presiden berhak mengajukan rancangan
B. Pasal 20 ayat 1 : Tiap-tiap Undangudang menhendaki persetujuan DPR. Diubah menjadi : DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.
C. Pasal 26 ayat (2) berbunyi : Syaratsyarat yang mengenai kewarganegaraan Negara ditetapkan dengan Undang-undang. Diubah menjadi : Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
D. Pasal 7 berbunyi : Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Diubah menjadi :Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
E. Pasal 14 berbunyi : Presiden memberi grasi dan rehabilitasi. Diubah menjadi Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
Pembahasan

14. JAWABAN: C
Berikut ini merupakan perubahan yang penting hasil amandemen pertama UUD 1945:
a. Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Diubah menjadi : Presiden berhak mengajukan rancangan
b. Pasal 7 berbunyi : Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Diubah menjadi :Preseiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
c. Pasal 14 berbunyi : Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Diubah menjadi : Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
d. Pasal 20 ayat 1 : Tiap-tiap Undangudang menhendaki persetujuan DPR. Diubah menjadi : DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.

15. Hasil terakhir dari amendemen UUD 1945 adalah ….
A. Perubahan Pasal 6A dan Pasal 8.
B. Terdiri dari 4 aturan peralihan.
C. Terdapat sub bab Penjelasan pasal demi pasal.
D. Terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.
E. Terdiri dai 21 bab dan 73 pasal.
Pembahasan

15. JAWABAN: E
Hasil terakhir dari amandemen UUD 1945 adalah:
a. Pembukaan
b. Batang Tubuh21 bab 73 pasal 3 pasal aturan peralihan 2 pasal aturan tambahan

16. Hal ihwal mengenai kekuasaan pemerintahan negara diatur dalam UUD 1945 BAB….
A. I
B. II
C. III
D. IV
E. VII
Pembahasan

16. JAWABAN: C
Hal ihwal mengenai kekuasaan pemerintahan negara diatur dalam UUD 1945 BAB III.

17. Badan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar menurut pasal 3 UUD 1945 adalah ….
A. DPD
B. MPR
C. DPAS
D. DPR
E. Presiden
Pembahasan

17. JAWABAN: B
Badan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar menurut pasal 3 UUD 1945 adalah MPR.

18. Apakah garis besar isi dari bagian pasal UUD 1945 bab V?
A. Hak asasi manusia.
B. Hak dan kewajiban Presiden.
C. Pendidikan.
D. Pemerintah Daerah.
E. Pelayanan Kesehatan.
Pembahasan

18. JAWABAN: D
Garis besar isi dari bagian pasal UUD 1945 bab V adalah mengenai Pemerintah Daerah.

19. UUD 1945 Pasal 7 berisi tentang ….
A. Hak legislatif DPR.
B. Mahkamah konstitusi.
C. Masa jabatan Presiden/Wakil Presiden.
D. MPR dan kewenangannya.
E. Hak Asasi Manusia.
Pembahasan

19. JAWABAN: C
Bunyi Pasal 7 UUD 1945 adalah “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesu-dahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Pasal ini mengenai masa jabatan Presiden/Wakil Presiden setelah terpilih dalam suatu Pemilu.

20. Lagu Kebangsaan Indonesia “Indonesia Raya” yang diciptakan oleh W.R Supratman termuat dalam UUD 1945 Pasal ….
A. 35
B. 35A
C. 36
D. 36B
E. 37
Pembahasan

20. JAWABAN: D
Lagu Kebangsaan Indonesia “Indonesia Raya” yang diciptakan oleh W.R Supratman termuat dalam UUD 1945 Pasal 36B.

Page 3

21. Fungsi Pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan hierarki tata tertib hukum Indonesia dengan dasar Negara Pancasila sebagai puncak piramidanya yang menjadi ciri dan karakteristik bangsa Indonesia terdapat dalam alinea ke ….
A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V
Pembahasan

21. JAWABAN: D
Fungsi Pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan hierarki tata tertib hukum Indonesia dengan dasar Negara Pancasila sebagai puncak piramidanya yang menjadi cirri dan karakteristik bangsa Indonesia terdapat dalam alinea ke IV.

22. Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat 1, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk ….
A. Monarki
B. Republik
C. Parlementer
D. Otoriter
E. Presidensial
Pembahasan

22. JAWABAN: B
Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat 1, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

23. Berdasarkan UU Pemilu No. 10 tahun 2008, Pemilu Legislatif diselenggarakan setiap tanggal …. setiap tahunnya.
A. 17 Agustus
B. 25 September
C. 9 April
D. 1 Mei
E. 6 Februari
Pembahasan

23. JAWABAN: C
Berdasarkan UU Pemilu No 10 tahun 2008, Pemilu Legislatif diselenggarakan setiap tanggal 9 April setiap tahunnya.

24. UUD 1945 disahkan sebagai UndangUndang Dasar Negara oleh …. pada tanggal ….
A. RIS; 14 September 1945
B. PPKI; 14 Agustus 1945
C. MPAS; 14 Agustus 1950
D. DPAS; 18 Agustus 1950
E. DPR; 18 September 1945
Pembahasan

24. JAWABAN: B
UUD 1945 disahkan sebagai UndangUndang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 14 Agustus 1945.

25. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Mempertegas Indonesia adalah sebagai negara hukum
2) Presiden tidak lagi memegang kekuasan membentuk UndangUndang, tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas Rancangan Undang-Undang.
3) Periode Lembaga Kepresidenan dibatasi hingga 15 tahun.
4) Presiden dan Wakil Presiden merupakan wakil dari dua pasangan dan dipilih langsung oleh rakyat.Yang merupakan pengaruh positif pasca amandemen UUD 1945 ditunjukkan oleh nomor….
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 1 dan 3
E. 2 dan 4
Pembahasan

25. JAWABAN: A
Beberapa pengaruh positif pasca amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut:
a. Mempertegas Indonesia adalah sebagai negara hukum
b. Presiden tidak lagi memegang kekuasan membentuk UndangUndang, tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas Rancangan Undang-Undang.
c. Periode Lembaga Kepresidenan dibatasi hingga 2 periode.
d. Presiden dan Wakil Presiden merupakan statu pasangan dan dipilih langsung oleh rakyat.
e. Presiden tidak lagi bertanggung jawab terhadap MPR karena MPR tidak lagi merupakan sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat.
f. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara.
g. DPR menjadi lembaga yang lebih supreme, karena kewenangan DPR lebih besar dan hegomoninya lebih dominan.

26. Salah satu contoh UU yang dibuat dengan maksud untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 di bawah ini yang benar adalah …
A. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
B. UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya.
C. Perpu RI No. 1 Tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme.
D. UU. No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.
E. UU. No 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pembahasan

26. JAWABAN: A
Pada Pasal 18 ayat 7 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Hal ini dilakukan karena negara Indonesia terbagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap daerah tersebut memiliki sistem pemerintahannya sendiri yang diatur dalam undang-undang. Hal ini berdasarkan Pasal 18 ayat 1 UUD 1945.

27. Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal yang menjelaskan hal tersebut diamendemen pada tahun …
A. 1998
B. 1999
C. 2000
D. 2001
E. 2002
Pembahasan

27. JAWABAN: D
Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini mengalami perubahan pada amandemen ketiga, yaitu pada tanggal 1-9 November 2001.165

28. Indonesia memiliki Lambang Negara Garuda Pancasila yang dicantumkan pada pasal yang diamandemen pada amandemen ke …
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
E. Tidak berubah
Pembahasan

28. JAWABAN: C
Lambang Negara diatur pada Pasal 36 166A yang merupakan hasil amandemen kedua, yaitu pada tanggal 7-18 Agustus 2000.

29. Batang tubuh UUD 1945 setelah diamandemen berjumlah 21 bab. Bab II UUD 1945 menjelaskan mengenai …
A. Kekuasaan pemerintah
B. MPR
C. Kementrian
D. Pemerintah Daerah
E. DPR
Pembahasan

29. JAWABAN: B
Batang tubuh UUD 1945 setelah diamandemen berjumlah 21 bab. Bab II UUD 1945 menjelaskan mengenai MPR.

30. Rancangan undang-undang yang sah menjadi undang-undang dan harus diundangkan bila Presiden tidak segera mengesahkan dalam waktu …
A. 40 hari setelah disetujui bersama.
B. 35 hari setelah disetujui bersama.
C. 30 hari setelah disetujui bersama.
D. 20 hari setelah disetujui bersama.
E. 10 hari setelah disetujui bersama.
Pembahasan

30. JAWABAN: C
Pada Pasal 20 ayat 5 UUD 1945 dijelaskan bahwa RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Page 4

31. Meski UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali, ada beberapa pasal yang tidak mengalami perubahan, salah satunya adalah pasal …
A. 29
B. 30
C. 31
D. 32
E. 34
Pembahasan

31. JAWABAN: A
Pasal 29 UUD 1945 mengenai agama tidak pernah diamandemen sama sekali.

32. Macam dan harga mata uang diatur dalam UUD 1945 Pasal….
A. 23A
B. 23B
C. 23C
D. 23
E. 23D
Pembahasan

32. JAWABAN: BBunyi UUD 1945 Pasal 23B adalah “macam uang dan harga uang ditetapkan oleh undang-undang”.

33. Contoh konvensi yang masih terpelihara hingga saat ini dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia hingga saat ini adalah…
A. Pidato akhir tahun presiden RI
B. Keputusan Presiden
C. Pidato mengenai suatu masalah hukum
D. Pidato dalam pembukaan acara resmi
E. Pidato kenegaraan 16 Agustus
Pembahasan

33. JAWABAN: D
Contoh Konvensi dalam Hukum Tata Negara di Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini :
a. Pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus (satu hari menjelang peringatan Hari kemerdekaan RI)
b. Upacara Bendera Peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus
c. Peletakan posisi foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor-kantor pemerintahan.
d. Pemberian grasi, amnesti, abolisi atau rehabilitasi pada hari kemerdekaan, hari raya keagamaan secara serentak.
e. Setiap Sidang DPR dengan anggota baru maka dipilih menjadi ketua sementara dan wakil ketua sementara sebelum terpilihnya ketua dan wakil ketua MPR/DPR dengan memperhatikan umur anggota yang tertua dan yang termuda
f. Setiap pergantian periode kepemimpinan maka kabinet juga akan ikut berganti, bahkan presiden sama sekalipun.
g. Program 100 hari kerja kabinet baru.
h. Menyambut tamu negara/daerah juga yang paling sering menyajikan tari-tarian
i. Acara menyerahkan cinderamata dengan tamu neg

34. Referendum yang harus lebih dahulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum suatu undang-undang tertentu diberlakukan disebut referendum….
A. Informal
B. Formal
C. Obligatoir
D. Konsultatif
E. Fakultatif
Pembahasan

34. JAWABAN: C
Referendum obligatoir adalah referendum yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum suatu undang-undang tertentu diberlakukan. Persetujuan dari rakyat mutlak harus diberikan dalam pembuatan suatu undang-undang yang mengikat seluruh rakyat karena dianggap sangat penting. Contoh, persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang dasar

35. Menurut UUD 1945, lembaga negara yang tidak berhak mengajukan rancangan undang-undang adalah….
A. MPR
B. DPR
C. DPD
D. KPK
E. Presiden
Pembahasan

35. JAWABAN: D
Lembaga negara yang berhak mengajukan RUU, antara lain:
a. Presiden
b. MPR
c. DPR
d. DPD

36. Menurut amandemen ke- …. UUD 1945 dinyatakan bahwa …. tidak lagi menjadi bagian dari UUD 1945.
A. II, aturan tambahan
B. III, aturan peralihan
C. IV, penjelasan
D. I, aturan tambahan
E. II, penjelasan
Pembahasan

36. JAWABAN: C
Bab IV tentang DPA dihapus, dalam amandemen keempat penjelasan tidak lagi merupakan kesatuan UUD 1945. Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagianbagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

37. Indonesia menganut sistem demokrasi Liberal pada masa….
A. Konstitusi RIS
B. UUD 1945 periode pertama
C. UUDS 1950
D. UUD 1945 periode kedua
E. UUD 1945 amandemen pertama
Pembahasan

37. JAWABAN: C
Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang- Undang Dasar Sementara 1950.

38. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya …. persen dari …. untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendi dikan nasional.
A. 20% dan APBN
B. 15% dan RAPBN
C. 22% dan Anggaran Bulanan negara
D. 15% dan APBN Daerah
E. 20% dan APBN Provinsi
Pembahasan

38. JAWABAN: A
Berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat (
4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

39. Sidang MPRS tahun 1967 menetapkan Jenderal Suharto sebagai Presiden RI dengan ketetapan….
A. TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967
B. TAP MPRS No. XXVIII/MPRS/1967
C. TAP MPRS No. XXII/MPRS/1967
D. TAP MPRS No. XVIII/MPRS/1967
E. TAP MPRS No. XXXI/MPRS/1967
Pembahasan

39. JAWABAN: A
Akibat terjadinya pemberontakan G-30S PKI, rakyat meminta pertanggungjawaban Presiden Sukarno dan sebagai hasilnya DPR-GR meminta pada MPRS untuk mengadakan Sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden Sukarno dari jabatan Presiden/ Mandataris MPRS dan mengangkat/ memilih Soeharto menjadi pejabat Presiden/Mandataris sesuai dengan pasal 3 Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tidak lama setelah penyerahan kekuasaan, pada tanggal 7-12 Maret 1967, MPRS menyelenggarakan Sidang istimewa di Jakarta. Dalam sidang tersebut, MPRS dengan ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967 memutuskan untuk mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Selain itu, MPRS juga menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno serta segala kekuasaan pemerintahan negara. Melalui ketetatapan ini pula MPRS mengangkat pengemban ketetapan MPRS No. IX tahun 1966, Jenderal Soeharto, sebagai pejabat presiden hingga dipilihnya presiden oleh MPR hasil Pemilu.

40. Isi dari pokok pikiran kedua Pembukaan UUD 1945 adalah ….
A. Memuat pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia sebagai tindakan yang luhur dan suci yang mendapat rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta dijiwai oleh kehidupan yang bebas
B. Memuat tujuan berdirinya negara Indonesia dan dasar negara yaitu Pancasila
C. Memuat pernyataan sikap bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi bangsa berupa kemerdekaan dan sikap anti penjajahan
D. Negara bermaksud untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
E. Memuat kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul
Pembahasan

40. JAWABAN: B
Isi dari pokok pikiran kedua pembukaan UUD 1945 beiri maksud Negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Page 5

41. Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Bentuk dan kedaulatan ini diatur dalam UUD 1945 Bab …
A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V
Pembahasan

41. JAWABAN: A
Secara garis besar isi dari bagian pasalpasal UUD 1945 setelah diamandemen sebanyak empat kali adalah sebagai berikut:
a. Bab I tentang bentuk dan berkedaulatan (pasal 1)
b. Bab II tentang majelis permusyawaratan rakyat (pasal 2 sampai pasal 4)
c. Bab III tentang kekuasaan pemerintahan negara (pasal 4 sampai 19)
d. (bab IV tentang DPA dihapus)
e. Bab V tentang kementerian negara (pasal 17)
f. Bab VI tentang pemerintah daerah (pasal 18 sampai 18B)
g. Bab VII tentang dewan perwakilan rakyat (pasal 19 sampai pasal 22B)
h. Bab VIIA tentang dewan perwakilan daerah (pasal 22C sampai 22D)
i. Bab VIIB tentang pemilihan umum (pasal 22E)j. Bab VIII tentang hal keuangan (pasal 23 sampai 23D)k. Bab VIIIA tentang badan pemeriksaan keuangan (pasal 23E sampai 23G)l. Pasal IX tentang kekuasaan kehakiman (pasal 24 samapi 25)m. Pasal IXA tentang wilayah negara (pasal 25A)n. Bab X tentang warga negara dan penduduk (pasal 26 sampai 28)o. Bab XA tentan

42. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Berlakunya sistem kabinet parlementer
2) Presiden dan MPR tidak dapat diganggu gugat
3) Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintah
4) Presiden tidak berhak membubarkan badan legislatif
5) Dilaksanakannya pemilu yang pertama setelah Indonesia merdeka
Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan ciri-ciri pemerintahan pada masa berlakunya UUDS 1950 ditunjukkan oleh nomor….
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 3, dan 4
C. 1, 3, dan 5
D. 2, 4, dan 5
E. 1 dan 4
Pembahasan

42. JAWABAN: C
Ciri-ciri pemerintahan pada masa berlakunya UUDS 1950, antara lain:
a. Berlaku sistem kabinet parlementer, yang menimbulkan tujuh kali pergantian kabinet (dari 19501959).
b. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat (pasal 83 ayat 1 UUDS 1950).
c. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk keseluruhan maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri (pasal 83 ayat (2) UUDS 1950).
d. Presiden berhak membubarkan DPR, dengan ketentuan harus mengadakan pemilihan DPR baru dalam 30 hari.
e. Dilaksanakannya pemilu yang pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pada masa kabinet Burhanudin Harahap (1955).
f. Konstituante gagal menetapkan UUD yang tetap sebagai pengganti UUDS 1950.

43. Asas Pemilihan Umum diatur dalam ….
A. Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2003
B. Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2002
C. Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2003
D. Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2002
E. Pasal 3 UU No. 10 Tahun 2003
Pembahasan

43. JAWABAN: A
Berdasarkan pasal 2 UU No. 12 Th 2003, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

44. Lembaga-lembaga tinggi Negara hasil amandemen sesuai dengan urutan yang terdapat dalam UUD 1945 diatur sebagai berikut….
A. MPR-Presiden-DPR-MA-MK-BPK
B. MPR-Presiden-DPR-DPA-MA-MK
C. Presiden-DPA-DPR-BPK-MA
D. Presiden-MPR-DPR-MA-MK-BPK
E. MPR-DPR-Presiden-MA-MK-BPK
Pembahasan

44. JAWABAN: E
Lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK.

45. Peraturan yang meresmikan provinsi Banten sebagai provinsi mandiri di luar provinsi Jawa Barat adalah….
A. UU No. 23 Tahun 1999
B. UU No. 23 Tahun 2000
C. UU No. 23 Tahun 2001
D. UU No. 23 Tahun 2002
E. UU No. 23 Tahun 2003
Pembahasan

45. JAWABAN: B
Peraturan yang meresmikan provinsi Banten sebagai provinsi mandiri diluar provinsi Jawa Barat adalah UU No. 23 Th 2000.

46. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, merupakan bunyi UUD 1945 pasal….
A. Pasal 28I ayat 4
B. Pasal 21 ayat 2
C. Pasal 30 ayat 3
D. Pasal 31 ayat 5
E. Pasal 24B ayat 3
Pembahasan

46. JAWABAN: D
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, merupakan bunyi UUD 1945 pasal 31 ayat 5.

47. “Majelis berketetapan untuk memperta­ hankan UUD 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakan­ nya secara murni dan konsekuen” merupakan isi dari TAP MPR No. 1/MPR/1983 pasal….
A. Pasal 30
B. Pasal 78
C. Pasal 44
D. Pasal 104
E. Pasal 101
Pembahasan

47. JAWABAN: D
“Majelis berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen” merupakan isi dari TAP MPR No. 1/MPR/1983 pasal 104.

48. Pembukaan UUD 1945 yang tidak mempunyai hubungan kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945 adalah alinea….
A. I
B. II
C. III
D. IV
E. I, II, dan III
Pembahasan

48. JAWABAN: E
Sifat hubungan antara masing-masing bagian Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945, adalah sebagai berikut:
a. Bagian pertama, kedua, dan ketiga Pembukaan UUD 1945 merupakan segolongan peryataan yang tidak mempuyai hubungan’kausal organis dengan Batang Tubuh UUD 1945.
b. Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempuyai hubungan yang bersifat kausal organis ‘dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut: Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. Yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara. Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat. Ditetapkannya dasar kerohanian negara (dasar filsaft Negara Pancasila).

49. Berikut ini yang merupakan bunyi UUD 1945 pasal 23A hasil amandemen yang ketiga adalah….
A. Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.
B. Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undangundang.
C. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
D. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undangundang.
E. Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
Pembahasan

49. JAWABAN: D
Bunyi UUD 1945 pasal 23A (perubahan ketiga tanggal 9 November 2001) yaitu: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang.

50. Berikut ini yang bukan merupakan alasan perlunya amandemen UUD 1945 adalah….
A. Alasan historis
B. Alasan keamanan sosial
C. Alasan filosof
D. Alasan yuridis
E. Alasan praktis dan politis
Pembahasan

50. JAWABAN: B
Alasan Perlunya Amandemen UUD 1945 :
a. Alasan Historis, karena UUD 1945 dibuat dalam suasana serba terburu-buru, sehingga dapat diartikan tidak lengkap dan banyak kekurangan.
b. Alasan Filosofi, karena UUD 1945 dirumuskan oleh para pendiri bangsa (BPUPKI) dan digantikan oleh PPKI, memiliki latar belakang yang berbeda-beda yang dengan demikian memunculkan berbagai macam gagasan / ide yang berbeda-beda pula yang oleh karena itu menimbulkan munculnya pertentangan.
c. Alasan Yuridis, karena meskipun telah diakui secara hukum mengenai perubahan UUD 1945 tersebut kedalam Pasal 37 UUD 1945.
d. Alasan Praktis dan Politis, terjadinya perubahan UUD 1945 sematamata dikarenakan kemauan politis dan pihak yang berwenang.

Demikian “Soal TWK Hots UUD 1945 dan Tata Perundang-undangan RI (50 Contoh Soal CPNS)”.
Selamat belajar dan semoga bermanfaat.

Baca juga  35 Contoh Soal CPNS TWK Bagian 01
6 Likes

Author: ADMIN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

2 Comment