Soal TWK Hots Konstitusi RI (50 Soal)

0
9435

TO SOAL CPNS – Soal TWK Hots Konstitusi RI

soal-cpns-twk-hots-konstitusi-ri

Soal CPNS TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) – dengan topik Soal TWK Hots Konstitusi RI merupakan salah satu bagian dari Tes Kompetensi Dasar yang akan diujikan bagi para peserta seleksi TKD CPNS maupun sekolah kedinasan, untuk menilai peserta CPNS dalam penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi:

Berikut Contoh Soal TWK HOTS – Soal TWK Hots Konstitusi RI dan Pembahasan

Page 1

1. Dapat mengajukan rancangan undangundang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, merupakan kewenangan DPD yang tercantum dalam…. UUD 1945.
A. Pasal 19B ayat2
B. Pasal 20 ayat 2
C. Pasal 21A ayat 2
D. Pasal 22D ayat 2
E. Pasal 23 ayat 2
Pembahasan

1. JAWABAN: D
Dapat mengajukan rancangan undangundang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, merupakan kewenangan DPD yang tercantum dalam pasal 22D ayat 2 UUD 1945.

2. Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut, kecuali….
A. Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
B. Mengangkat duta dan konsul
C. Menerima duta dari negara lain
D. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia
E. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
Pembahasan

2. JAWABAN: E
Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut ini:
a. Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
b. Mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu. Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar kita.
c. Menerima duta dari negara lain.
d. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia.

3. Berikut ini yang bukan termasuk Lembaga Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif adalah….
A. TNI
B. Komisi Yudisial
C. Mahkamah Agung
D. BPK
E. DPRD
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 13 ayat 3, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan….
A. DPR
B. MPR
C. Rakyat
D. DPA
E. MA
Pembahasan

3. JAWABAN: D
Berikut ini yang bukan termasuk Lembaga Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif adalah: 1. KPU/ Komisi Pemilihan Umum (Pasal 22E ayat 5 UUD 1945) Bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum agar sesuai dengan prinsip: bersifat Nasional, tetap dan mandiri. 2. Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23 E – 23G UUD 1945) bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan hasil pemeriksaannya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

4. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Berkenaan dengan hal-hal dalam bidang sosial, budaya, dan ketatanegaraan
2) Tumbuh dan dapat pula berlaku bagi negara lainnya
3) Merupakan bagian dari konstitusi, apabila ada pelanggaran terhadapnya tidak dapat diadili oleh badan pengadilan
4) Tumbuh, berlaku, diikuti dan dihormati dalam praktik penyelenggaraan Negara
5) Berasal dari keputusan-keputusan hakim dan ketentuan-ketentuan dari kebiasaan serta adat temurun
Pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri dari konvensi ketatanegaraan adalah nomor….
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 4 dan 5
E. Hanya nomor 5
Pembahasan

4. JAWABAN: A
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 13 ayat 3, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

5. Suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut merupakan pengertian dari….
A. Grasi
B. Abolisi
C. Amnesti
D. Rehabilitasi
E. Investigasi
Pembahasan

5. JAWABAN: C
Konvensi ketatanegaraan memiliki ciriciri sebagai berikut :
a. Konvensi itu berkenaan dengan hal-hal dalam bidang ketatanegaraan
b. Konvensi tumbuh, berlaku, diikuti dan dihormati dalam praktik penyelenggaraan Negara
c. Konvensi sebagai bagian dari konstitusi, apabila ada pelanggaran terhadapnya tidak dapat diadili oleh badan pengadilan

6. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Sudah berusia 60 tahum
2) Sudah berusia 67 tahun
3) Telah berakhir masa jabatannya
4) Melakukan tindak pidana dengan hukuman fakultatif
5) Tidak menghadiri persidangan 5 kali berturut-turut Pemberhentian hakim konstitusi dari jabatannya secara hormat ditunjukkan oleh nomor….
A. 1 dan 3
B. 2 dan 3
C. 3 dan 5
D. 4 dan 5
E. 1 dan 5
Pembahasan

6. JAWABAN: C
Amnesti adalah merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut.

7. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama lima tahun dan berakhir …. anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR.
A. Sebelum
B. Sesudah
C. Bersamaan
D. Satu bulan setelah
E. Satu bulan sebelum
Pembahasan

7. JAWABAN: B
Hakim konstitusi akan diberhentikan dari jabatannya secara hormat jika:
a. Sudah berusia 67 tahun
b. Meninggal dunia
c. Telah berakhir masa jabatannya
d. Mengajukan pengunduran diri pada Mahkamah Konstitusi
e. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus yang dibuktikan oleh surat keterangan dari dokter

8. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini….
A. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
B. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi dan memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.
C. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
D. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dan mengusulkan pengangkatan hakim agung
E. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
Pembahasan

8. JAWABAN: C
Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama lima tahun dan berakhir bersamaan anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR.

9. Dalam sistem checks and balances di Indonesia, pihak MPR memiliki wewenang untuk….
A. Memberi pertimbangan dalam memberi amnesti dan abolisi
B. Mengawasi pemerintah atau eksekutif sesuai hak pengawasan
C. Menyetujui atau menolak menyetujui perjanjian Internasional
D. Memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta asing
E. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden atas usul DPR
Pembahasan

9. JAWABAN: E
Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

10. Berdasarkan UUD 1945 pasal 23F, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh….
A. Anggota DPR
B. Anggota MPR
C. Anggota Presiden
D. Anggota MA
E. Anggota BPK
Pembahasan

10. JAWABAN: E
Dalam sistem checks and balances di Indonesia, pihak MPR memiliki wewenang untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden atas usul DPR.

Page 2

11. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Jaminan atas hak asasi manusia
2) Jaminan atas pemerintahan yang adil dan beradab
3) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
4) Menguasai sebagian atau seluruhnya dari hajat hidup orang banyak
5) Adanya pembagian atau pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar
6) Tidak ada pembagian atau pembatasan tugas-tugas kenegaraan yang bersifat tambahan
Sebagai hukum dasar tertulis, konstitusi mengatur tiga masalah pokok yaitu pada nomor….
A. 1, 2, 3
B. 1, 4, 6
C. 2, 3, 5
D. 2, 4, 6
E. 1, 3, 5
Pembahasan

11. JAWABAN: E
Berdasarkan UUD 1945 pasal 23 F, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota BPK.

12. Tugas dan wewenang MPR diatur dalam UUD 1945 pasal….
A. 3 ayat 1
B. 4 ayat 2
C. 5 ayat 1
D. 6 ayat 2
E. 7 ayat 1
Pembahasan

12. JAWABAN: E
Sebagai hukum dasar tertulis, konstitusi mengatur tiga masalah pokok yaitu:
a. Jaminan terhadap hak asasi manusia
b. Ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
c. Adanya pembagian atau pembatasan tugas-tugas kenegaraan yang juga bersifat mendasar

13. Dalam hal pembentukan perundangundangan, wewenang Presiden, antara lain sebagai berikut, kecuali:
A. Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
B. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjelaskan undang-undang sebagaimana mestinya.
C. Setiap rancangan undang-undang yang dibuat oleh Presiden akan dibahas dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan jika disetujui oleh anggota rapat.
D. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
E. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak untuk menetapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undangundang.
Pembahasan

13. JAWABAN: A
Tugas dan wewenang MPR diatur dalam UUD 1945 pasal 3 ayat 1, antara lain:
a. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar
b. Melantik Presiden dan wakil Presiden
c. Memberhentikan Presiden dan wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar

14. Berikut ini yang merupakan pengertian dari hukum privat dan publik yang benar adalah….
A. Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan, sedangkan Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya atau hubungan antara Negara dengan warganegara.
B. Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya atau hubungan antara Negara dengan warganegara, sedangkan Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.
C. Hukum privat, yaitu hukum dalam suatu Negara berlaku umum, sedangkan Hukum publik, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih.
D. Hukum privat, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan mutlak, sedangkan Hukum publik, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri.
E. Hukum privat, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan, sedangkan Hukum publik, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material
Pembahasan

14. JAWABAN: A
Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan, sedangkan Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya atau hubungan antara Negara dengan warganegara.

15. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 14 Ayat 1, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari….
A. DPR
B. MPR
C. Dewan Pertimbangan
D. Komisi Yudisial
E. Mahkamah Agung
Pembahasan

15. JAWABAN: E
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 14 Ayat 1, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

16. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya …. dari jumlah anggota.
A. 1/4
B. 2/4
C. 3/4
D. 1/2
E. 2/3
Pembahasan

16. JAWABAN: C
Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/ atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (UUD 1945 Pasal 7B ayat 7).

17. Dalam kurun waktu 1945-1949, di Indonesia terjadi perubahan sistem Kabinet Presidensial menjadi sistem Kabinet Parlementer melalui suatu maklumat yang dikeluarkan pada tanggal….
A. 14 November 1947
B. 24 November 1949
C. 14 November 1945
D. 14 November 1949
E. 18 November 1949
Pembahasan

17. JAWABAN: C
Dalam kurun waktu 1945-1949, di Indonesia terjadi perubahan sistem Kabinet Presidensial menjadi sistem Kabinet Parlementer melalui suatu maklumat yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 1945.

18. Berikut ini yang merupakan bentuk kesatuan hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 adalah….
A. Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila.
B. Ditetapkannya pembukaan UUD 1945 pada tanggal 16 Agustus 1945 bersama-sama dengan ditetapkannya UUD.
C. Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden serta menteri-menteri sebagai pembantu Presiden setelah diumumkannya Proklamasi Kemerdekaan dan Pembuatan UUD 1945 merupakan realisasi tindak lanjut dari Proklamasi.
D. Disebutkannya kembali pada pernyataan Proklamasi Kemerde kaan dalam alinea keempat Pembukaan yang menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
E. Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang belum terinci dan mengandung makna cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila.
Pembahasan

18. JAWABAN: A
Bentuk kesatuan hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 antara lain:
a. Disebutkannya kembali pada pernyataan Proklamasi Kemerdekaan dalam alenia ketiga Pembukaan yang menujukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
b. Ditetapkannya pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan ditetapkannya UUD. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi tindak lanjut dari Proklamasi.
c. Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila.

19. Salah satu tugas DPR adalah memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan….
A. Pajak, pendidikan dan agama
B. Pendidikan, pajak, dan otonomi daerah
C. Otonomi daerah, agama, dan APBD
D. APBD, pajak, dan ekonomi daerah
E. Pajak, APBD, dan pendidikan
Pembahasan

19. JAWABAN: A
Salah satu tugas DPR adalah memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

20. Sidang MPRS pada masa Orde Baru sebagai koreksi terhadap Orde Lama menghasilkan keputusan-keputusan berikut ini, kecuali….
A. Pengangkatan Soeharto sebagai Presiden sampai dengan terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum
B. Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno
C. Pembubaran PKI dan ormasormasnya
D. Pembentukan undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan DPA
E. Pembaharuan Kebijakan Landasan Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
Pembahasan

20. JAWABAN: D
Sidang MPRS pada masa Orde Baru sebagai koreksi terhadap Orde Lama menghasilkan keputusan-keputusan berikut ini:
a. Pengukuhan Supersemar
b. Penegasan kembali landasan Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia
c. Pembaharuan Kebijakan Landasan Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
d. Pembubaran PKI dan ormasormasnya
e. Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno
f. Pengangkatan Soeharto sebagai Presiden sampai dengan terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum

Page 3

21. Pengaturan mengenai pemakaian nama dan lambang partai politik saat Pemilihan Umum diatur dalam UU No. 12 Th 2003 dalam pasal….
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
E. 10
Pembahasan

21. JAWABAN: C
Pengaturan mengenai pemakaian nama dan lambang partai politik saat Pemilihan Umum diatur dalam UU No. 12 Th 2003 dalam pasal 8.

22. Pembentukan konstitusi di Indonesia, menggunakan cara….
A. Pemberian
B. Revolusi
C. Pembuatan dengan sengaja
D. Pemaksaan
E. Referendum
Pembahasan

22. JAWABAN: C
Pembentukan konstitusi di Indonesia menggunakan cara pembuatan yang disengaja (deliberate creation) dalam hal ini pembuatan suatu undang-undang dasar dilakukan setelah negara didirikan. Indonesia membuat UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah proklamasi 17 Agustus 1945.

23. Berikut ini yang bukan merupakan kewajiban MPR adalah….
A. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan
B. Melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan
C. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional
D. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
E. Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah
Pembahasan

23. JAWABAN: A
Kewajiban MPR diatur sebagai berikut:
a. Mengamalkan Pancasila
b. Melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan
c. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional
d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
e. Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah

24. Dalam teori sistem pemerintahan Presidensiil, Presiden akan bertanggung jawab kepada….
A. UUD 1945
B. Rakyat
C. MPR
D. DPR
E. Sidang Paripurna
Pembahasan

24. JAWABAN: B
Dalam teori sistem pemerintahan Presidensiil, Presiden akan bertanggung jawab kepada rakyat.

25. Berikut ini yang bukan merupakan program pada masa Kabinet Natsir adalah….
A. Menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.
B. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
C. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
D. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
E. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
Pembahasan

25. JAWABAN: A
Program pada masa Kabinet Natsir antara lain:
a. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
b. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
c. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
d. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
e. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

26. Dewan Perwakilan Rakyat kabinet Gotong Royong pada tanggal 9 Juni 1945 menyampaikan sebuah memorandum mengenai sumber tertib hukum Indonesia pada MPRS. Berikut ini yang bukan merupakan sumber tertib hukum Pancasila dalam memorandum tersebut adalah….
A. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
B. Dekrit Presiden 1959
C. UUD Proklamasi
D. Surat Perintah 11 Maret 1966
E. UUDS 1950
Pembahasan

26. JAWABAN: E
Dewan Perwakilan Rakyat kabinet Gotong Royong pada tanggal 9 Juni 1945 menyampaikan sebuah memorandum mengenai sumber tertib hukum Indonesia pada MPRS. Sumber tertib hukum Pancasila dalam memorandum tersebut yaitu:
a. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
b. Dekrit Presiden 1959
c. UUD Proklamasi
d. Surat Perintah 11 Maret 1966

27. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk….
A. Membuat undang-undang
B. Menentukan anggaran belanja negara
C. Melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan yang bertentangan dengan UUD 1945
D. Meminta keterangan pada pemerintah mengenai kebijakan peme-rintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi masyarakat
E. Menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya
Pembahasan

27. JAWABAN: D
Hak interpelasi adalah hak DPR untuk Meminta keterangan pada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang 173174penting dan strategis serta berdampak luas bagi masyarakat.

28. Lembaga Pemerintah Non Departemen, antaralain sebagai berikut, kecuali….
A. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
B. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
C. Badan Urusan Logistik (BULOG)
D. Badan Pusat Statistik (BPS)
E. Badan Intelijen Negara (BIN)
Pembahasan

28. JAWABAN: B
Lembaga Pemerintah Non Departemen, antara lain sebagai berikut:
a. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
b. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
c. Badan Urusan Logistik (BULOG)
d. Badan Pusat Statistik (BPS)
e. Badan Intelijen Negara (BIN)

29. Komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hukum merupakan bunyi UUD 1945 pasal….
A. Pasal 24A ayat 1
B. Pasal 24B ayat 1
C. Pasal 24C ayat 2
D. Pasal 24D ayat 2
E. Pasal 24E
Pembahasan

29. JAWABAN: B
Komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hukum merupakan bunyi UUD 1945 pasal 24B ayat 1.

30. Lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang adalah ….
A. Mahkamah Konstitusi
B. Eksekutif
C. MPR
D. Legislatif
E. Yudikatif
Pembahasan

30. JAWABAN: B
Lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang adalah lembaga eksekutif.

Page 4

31. Badan pertimbangan pendidikan yang dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Presiden sebagai perwujuan dari….
A. Lembaga nonpemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan
B. Lembaga pembantu Presiden dalam pembangunan bidang pendidikan
C. Pengawas pemerintah dalam pengendalian mutu pendidikan
D. Institusi nondepartemen yang bertugas merumuskan kebijakan dalam pendidikan
E. Keikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijakan pendidikan
Pembahasan

31. JAWABAN: B
Badan pertimbangan pendidikan yang dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Presiden sebagai perwujuan dari Lembaga pembantu Presiden dalam pembangunan bidang pendidikan.

32. Direktorat Jenderal Departemen menye lenggarakan fungsi perumusan kebi jaksanaan peraturan-peraturan atas namanya sendiri, yang isinya memberikan rincian yang bersifat tek nis dan kebijaksanaan bidang pe merintahan yang digariskan oleh menteri. Direktorat Jenderal Departemen berhak membuat Surat Keputusan Direktorat Jenderal, meru pakan isi dari ….
A. TAP MPR No. II/MPR/2000
B. TAP MPRS No. XV/MPRS/1959
C. Perpu No. 20 Th. 1998
D. Kepres No. 44 Th 1974
E. UU No. 32 Th. 1966
Pembahasan

32. JAWABAN: D
Direktorat Jenderal Departemen menyelenggarakan fungsi perumusan kebijaksanaan peraturan-peraturan atas namanya sendiri, yang isinya memberikan rincian yang bersifat teknis dan kebijaksanaan bidang pemerintahan yang digariskan oleh menteri. Direktorat Jenderal Departemen berhak membuat Surat Keputusan Direktorat Jenderal, merupakan isi dari Kepres No. 44 Th 1974.

33. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Fungsi dari BPK antara lain….
A. Fungsi operatif, yudikatif, dan advisory
B. Fungsi operatif, konsultatif, dan advisory
C. Fungsi operatif, auditif, dan advisory
D. Fungsi operatif dan advisory
E. Fungsi konsultatif, yudikatif, dan advisory
Pembahasan

33. JAWABAN: A
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Fungsi dari BPK antara lain:
a. Fungsi Operatif, berupa pemeriksaan, pengawasan dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan dan pengelolaan kekayaan negara.
b. Fungsi Yudikatif, berupa kewenangan menuntut perbendaharaan negara dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang menimbulkan kerugian keuangan dan kekayaan negara.
c. Fungsi advisory, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan negara.

34. Komite Nasional yang dibentuk pada masa Orde Lama adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berda sarkan kedaulatan rakyat. Berikut ini yang bukan merupakan usaha Komite Nasional dalam menyelenggarakan Kemerdekaan Indonesia adalah….
A. Menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka
B. Mempersatukan rakyat dari berbagai lapisan dan jabatan supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang bulat dan erat
C. Membantu menentramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum
D. Membantu pembentukan desentralisasi yang adil antara pusat dan daerah
E. Membantu pimpinan dalam penyelenggaraan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah serta membantu pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum
Pembahasan

34. JAWABAN: D
Komite Nasional yang dibentuk pada masa Orde Lama adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Usaha Komite Nasional dalam penyelenggaraan Kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan Kedaulatan Rakyat antara lain:
a. Menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka
b. Mempersatukan rakyat dari berbagai lapisan dan jabatan supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang bulat dan erat
c. Membantu menentramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum
d. Membantu pimpinan dalam penyelenggaraan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah serta membantu pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum

35. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) MPR merupakan lembaga tertinggi negara
2) DPR, DPD, dan MPR merupakan lembaga legislatif
3) Presiden sebagai lembaga eksekutif
4) DPA dihapuskanBerikut ini yang merupakan kedudukan lembaga-lembaga negara sebelum diadakannya amandemen 1945 ditunjukkan oleh nomor….
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 1 dan 4
E. 1 dan 3
Pembahasan

35. JAWABAN: E
Sebelum UUD 1945 Diamandemen:
1. MPR merupakan lembaga tertinggi negara
2. DPR merupakan lembaga legislatif
3. DPA sebagai lembaga pertimbangan Presiden
4. Presiden sebagai lembaga eksekutif
5. MA sebagai lembaga yudikatif

Setelah UUD 1945 Diamandemen
1. MPR bagian dari lembaga legislatif
2. DPR, DPD, dan MPR merupakan lembaga legislatif
3. DPA dihapuskan
4. Presiden dan wapres sebagai lembaga eksekutif
5. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial sebagai lembaga lembaga yudikatif

36. Dalam demokrasi Permusyawaratan, sebuah keputusan dapat dikatakan benar apabila memenuhi setidaknya empat prasyarat, kecuali ….
A. Bersifat Imparsial
B. Beorientasi pada masa depan
C. Rasional
D. Tidak egois
E. Adanya klaim dari masyarakat mayoritas
Pembahasan

36. JAWABAN: E
Prasyarat keputusan politik dikatakan benar, antara lain:
a. Harus didasarkan pada alasan rasionalisme dan keadilan, bukan subyektivitas ideologis atau kepentingan.
b. Didedikasikan untuk kepentingan khalayak umum, bukan perseorangan atau kelompok.
c. Berorientasi pada masa depan, bukan kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif).
d. Bersifat imparsial dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elit penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.

37. Pengertian Kepala Negara Populis adalah kepala negara yang….
A. Kepala Negara yang tidak memiliki Hak Prerogratif serta Hak Politik
B. Kepala Negara yang tidak dapat mencampuri masalah pemerintahan dan legislatif
C. Kepala Negara yang memiliki Hak Prerogratif dan Hak Politik
D. Kepala Negara yang memiliki Hak Imunitas dan Hak Prerogatif
E. Kepala Negara yang sistem pemerintahannya berupa monarki parlementer
Pembahasan

37. JAWABAN: C
Kepala Negara Populis adalah kepala negara yang memiliki Hak Prerogratif dan Politik. Kepala Negara dapat mencampuri masalah pemerintahan dan legislatif. Kepala Negara Populis memiliki banyak kewenangan jika Kepala Pemerintahan adalah seorang Presiden atau seorang Perdana Menteri yang memi175176liki sistem Presindensiil atau Semi-Presidensiil.

38. Tugas dan wewenang MPR untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, dan memilih Presiden dan Wakil Presi-den dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatanya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatanya secara bersamaan. Pernyataan tersebut merupakan fungsi MPR dalam hal….
A. Konstitusi
B. Perwakilan
C. Perwalian
D. Pengawasan
E. Sistem pemerintahan
Pembahasan

38. JAWABAN: D
Tugas dan wewenang MPR untuk melantik Presiden dan/atauWakil Presiden, memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatanya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatanya secara bersamaan. Pernyataan tersebut merupakan fungsi MPR dalam hal pengawasan.

39. Menteri Non Departemen merupakan menteri negara yang bertugas untuk membantu Presiden dalam menangani hal-hal yang sifatnya khusus. Berikut ini kementerian yang termasuk kementerian non departemen adalah….
A. Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Menteri Keuangan
B. Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Luar Negeri
C. Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Lingkungan Hidup
D. Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional
E. Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri
Pembahasan

39. JAWABAN: C
Menteri Non Departemen merupakan menteri negara yang bertugas untuk membantu Presiden dalam menangani hal-hal yang sifatnya khusus, berikut ini kementrian yang termasuk kementrian non departemen antara lain: Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pendidikan dan Olahraga, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri Riset dan Teknologi.

40. Macam-Macam Demokrasi Berdasarkan Hubungan antar Kelengkapan Negara antara lain….
A. Demokrasi langsung, Demokrasi tak langsung, demokrasi perwakilan sistem referendum, dan demokrasi perwakilan sistem parlementer
B. Demokrasi perwakilan sistem referendum, demokrasi perwakilan sistem parlementer, demokrasi perwakilan sistem pemisahan kekuasaan, dan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat
C. Demokrasi langsung, Demokrasi tak langsung, demokrasi perwakilan sistem pemisahan kekuasaan, dan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat
D. Demokrasi perwakilan sistem referendum, demokrasi perwakilan sistem parlementer, demokrasi perwakilan sistem pemisahan kekuasaan, dan demokrasi liberal
E. Demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila
Pembahasan

40. JAWABAN: B
Macam-Macam Demokrasi Berdasarkan Hubungan antar Kelengkapan Negara antara lain:
a. Demokrasi perwakilan sistem referendum
b. Demokrasi perwakilan sistem parlementer
c. Demokrasi perwakilan sistem pemisahan kekuasaan
d. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat

Page 5

41. Repelita IV pada tahun 1984-1989 sebagai satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintahan Orde Baru bertujuan untuk….
A. Memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian.
B. Meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi.
C. Menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor.
D. Menciptakan lapangan kerja baru dan industri.
E. Menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan.
Pembahasan

41. JAWABAN: D
Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia. Berikut ini adalah pelaksanaan program Repelita di Indonesia beserta tujuannya: Repelita I (1969 – 1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Repelita II (1974 – 1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulaupulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi. Repelita III (1979 – 1984) menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Repelita IV (1984 – 1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Repelita V (1989 – 1994) menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan.

42. Mahkamah Konstitusi memiliki 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing hakim tersebut terdiri atas ….
A. 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh MPR.
B. 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh MPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden.
C. 3 orang diajukan oleh KPK, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden.
D. 3 orang diajukan oleh Komisi Yudisial, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden.
E. 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden.
Pembahasan

42. JAWABAN: E
Mahkamah Konstitusi memiliki 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing hakim tersebut terdiri atas: 3 orang diajukan oleh MA, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden.

43. Hukum Konvensi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut ini, kecuali….
A. Merupakan kebiasaan yang berulang kali
B. Tidak bertentangan dengan undang-undang
C. Diterima oleh seluruh rakyat
D. Bersifat sebagai pelengkap
E. Berjalan secara bertahap dengan UUD 1945
Pembahasan

43. JAWABAN: E
Hukum konvensi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut ini:
a. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraannya
b. Tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar dan berjalan sejajar
c. Diterima oleh seluruh rakyat
d. Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-undang Dasar.

44. Kabinet yang terbentuk pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie disebut dengan kabinet….
A. Kabinet Pembangunan
B. Kabinet Ampera
C. Kabinet Reformasi Pembangunan
D. Kabinet Kerja
E. Kabinet Indonesia Bersatu
Pembahasan

44. AWABAN: C Kabinet yang terbentuk pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie (19981999) disebut dengan kabinet Reformasi Pembangunan.

45. Pemerintah sebagai salah satu pela ku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai….
A. Perencana, pengawas, dan pelaksana
B. Mediator, alokasi, dan perencana
C. Pengawas, pelaksana, dan mediator
D. Distribusi, pengawas, dan pelaksana
E. Alokasi, distribusi, dan stabilitas
Pembahasan

45. JAWABAN: E
Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu sebagai:
a. Fungsi Stabilitas adalah fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilitasa ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
b. Fungsi Alokasi adalah fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.
c. Fungsi Distribusi adalah fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.

46. Salah satu pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD 1945 yang telah diamendemen berikut ini yang benar adalah …
A. Presiden tidak dapat membubarkan DPR
B. Menteri-menteri, baik secara sendiri maupun bersama-sama bertang gung jawab atas kebijakan pemerintah kepada DPR
C. DPR tidak dapat memaksa menteri untuk meletakkan jabatannya
D. DPR memiliki fungsi pengawasan, legislatif, dan yudikatif
E. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh MPR kecuali diusulkan oleh DPR
Pembahasan

46. JAWABAN: B
Pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia setelah diamandemen antara lain:
a. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
b. Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
c. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
d. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
e. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
f. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
g. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan me

47. Berikut ini adalah penyimpangan konstitusi yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin, kecuali …
A. MPRS mengambil keputusan mengangkat Presiden Sukarno sebagai presiden seumur hidup
B. MPRS menetapkan pidato Presiden yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” sebagai GBHN tetap
C. Pembentukan lembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi, yaitu Kopkamtib yang kemudian menjadi Bakorstanas
D. Pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menteri negara
E. Presiden membubarkan lembaga DPR dan membentuk DPR-GR
Pembahasan

47. JAWABAN: C
Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama (Demokrasi Terpimpin) antara lain:
a. Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif (bersama DPR) telah mengeluarkan ketentuan perundangan yang tidak ada dalam UUD 1945 dalam bentuk penetapan Presiden tanpa persetujuan DPR.
b. Melalui Ketetapan No. I/ MPRS/1960, MPR menetapkan pidato Presiden 17 Agustus 1959 berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” (Manifesto Politik Republik Indonesia) sebagai GBHN bersifat tetap.
c. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
d. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, karena DPR menolak RAPBN yang diajukan oleh Presiden. Kemudian Presiden membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR), yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
e. Pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menteri-menteri negara, termasuk pimpinan MPR kedudukannya sederajat dengan menteri. Sedangkan Presiden menjadi anggota DPA.
f.

48. Kementerian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada dalam ruang lingkup tugasnya berjumlah … kementerian.
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6
Pembahasan

48. JAWABAN: B
Kementerian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasiurusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya atau yang disebut dengan Kementerian koordinator, terdiri atas:
a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
c. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

49. Lembaga pemerintahan nondepartemen di bawah ini yang berada di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah …
A. BKKBN
B. ANRI
C. BKPM
D. BPNB
E. BNP2TKI
Pembahasan

49. JAWABAN: BLembaga pemerintahan non-departemen di bawah ini yang berada di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) dan BKN (Badan Kepegawaian Negara).

50. Sejak berlakunya Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945, meskipun masih menggunakan UUD 1945 yang bercirikan presidensial, pelaksanaannya berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer, sehingga pada masa ini terjadi penyimpangan konstitusional berikut ini …
A. KNIP berubah fungsi dari pembantu Presiden menjadi badan legislatif yang turut serta menetapkan GBHN
B. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR
C. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
D. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka
E. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme
Pembahasan

50. JAWABAN: B
Dengan terbentuknya RIS ini, negara Republik Indonesia hanyalahnegara bagian dari RIS. Oleh karena itu, UUD yang dipakai negara RISadalah Konstitusi RIS 1949. Sebaliknya, UUD 1945 hanya dipakai olehnegara Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta. Sistempemerintahan menggunakan prinsip parlementer, tetapi tidak mutlaksehingga disebut Quasi Parlementer.

Demikian “Soal TWK Hots Konstitusi RI (50 Contoh Soal CPNS)”.
Selamat belajar dan semoga bermanfaat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three + one =